padangmedia.com - PADANG - Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara atau BEM-Nus menilai pemerintah kurang respek terhadap persoalan yang dihadapi bangsa seperti kasus korupsi.
Ketua Panitia penyelenggara Temu BEM Nusantara, Kariadil Harefa mengatakan, korupsi yang terjadi, termasuk partai politik menunjukan kalau pemerintah belum serius pemerintah melakukan pemberantasan korupsi.
“Kasus BLBI, Century dan Wisma Atlet butuh keseriusan pemerintah untuk menyelesaikannya,” kata Kariadil Harefa kepada wartawan, Sabtu, (19/02).
Mereka juga menilai, demokrasi di Indonesia belum bersifat demokratis tapi justeru represif, seperti kejadian di Mesuji, Bima, Papua, menunjukan karakter fasis pemerintah.
Di samping itu, sistem privatisasi, liberalisasi dan deregulasi merupakan sistem ekonomi politik pemerintah yang menguntungkan asing, dengan gaya baru.
Pemilihan langsung bupati, gubernur dan presiden yang tidaktepat diterapkan di Indonesia karena biaya tinggi. Pergantian kepemimpinan yang diharapkan bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik, justru mereka nilai menyengsarakan rakyat, karena kebijakan yang dilahirkan lebih menguntungkan pemilik modal.
Sejumlah persoalan tersebut, kata Kariadil Harefa menjadi salah satu agenda pembahasan penting dalam TEMU BEM Nusantara yang bertema Reposisi dan Pemurnian Kembali Gerakan Mahasiswa Indonesia yang digelar di Padang, Sumatera Barat.
“Pertemuan dari masing-masing Sumatera, Jakarta, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua itu, dalam rangka menyatukan gerakan mahasiswa di Indonesia,” kata Kariadil Harefa. (musfah)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar